Ketum PB HMI: Jangan Gunakan Simbol dan Nama HMI untuk Dukung Calon Presiden

Ketum PB HMI: Jangan Gunakan Simbol dan Nama HMI untuk Dukung Calon Presiden

TRIBUNWOW.COM – Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Respiratori Saddam Al Jihad memberikan klarifikasi soal pencatutan nama HMI di sebuah acara deklarasi pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Klarifikasi tersebut menanggapi beredarnya sebuah broadcast melalui WhatsApp yang berisi ajakan kepada keluarga besar HMI untuk membentuk sebuah gerakan berupa Relawan Anies Baswedan.

Ketua Umum PB HMI lantas menyatakan sikap bahwa hal tersebut adalah bentuk klaim politik.

Saddam Ajl Jihad juga menambahkan jika pendefinisian tersebut terjadi generalisir dan tafsir yang sesat.

Secara politik HMI bersifat independen, dengan pendefinisian bahasa Keluarga Besar HMI yang diklaim oleh oknum KAHMI cukup melukai independensi etis terhadap HMI.

“2 hal tersebut adalah bentuk Klaim Politik oknum KAHMI terhadap HMI dengan membahasakan keluarga Besar HMI. Padahal HMI bersifat independen, menjaga Marwah independensi etis dan organisatoris adalah wujud harga diri HMI dalam wilayah independensi,” ujar Saddam Al Jihad saat diwawancaraiTribunWow.com.

Terkait pencatutan nama anggota HMI, Saddam Al Jihad menjelaskan jika HMI adalah wadah organisasi untuk membina intelektualitas dan bukan mengarahkan padangan politik praktis.

“Sehingga perlu disampaikan bahwa Himpunan Mahasiswa Islam tidak ada keterhubungan Politik manapun dalam konteks praktis. Definisi Anggota HMI adalah klaim politik, seharusnya anggota HMI diajarkan untuk membina intelektualitas bukan mengarahkan pandangan politik praktis,” ujarnya.

Saddam Al Jihad juga mengatakan bahwa HMI menjadi sebuah aset umat dan bangsa sehingga harus tetap menjunjung tinggi idealisme.

Tak hanya itu, Ketua Umum PB HMI juga menegaskan bahwa HMI tidak ada keterhubungan politik manapun dalam konteks praktis dengan kandidat tertentu.

Berikut pernyataan sikap Ketua Umum PB HMI:

“Setelah saya memperhatikan dengan seksama, atas rencana deklarasi yang akan dilakukan oleh oknum KAHMI pada tanggal 12 Juli 2018 di Jakarta.

Sekiranya penting untuk saya memberikan poin-poin klarifikasi, demi menyelamatkan nama baik dan citra organisasi HMI, yang tercatut dalam pesan yang beredar.

HMI adalah aset umat dan bangsa yang memiliki tradisi intelektual yang kuat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip idealisme.

Oleh karena itu, segala bentuk sikap pragmatisme tidak dapat dibenarkan di HMI, apalagi persoalan perebutan kekuasaan politik.

Saya selaku Ketua Umum PB HMI berharap kepada seluruh pengurus Majelis Nasional KAHMI, agar tidak menggunakan simbol serta nama organisasi HMI untuk dukung-mendukung calon Presiden.

1. PB HMI menolak segala bentuk klaim politik yang dapat merugikan dan merusak marwah organisasi HMI.

2. Dengan membahasakan anggota HMI, KAHMI berpotensi akan menyeret nama organisasi ini ke arah politik praktis. Padahal, HMI bersifat Independen dan bebas dari kepentingan kekuasaan.

3. PB HMI menyerukan kepada seluruh kader untuk tetap menjaga marwah independensi etis dan organisatoris, sebagai wujud pertanggungjawaban sosial HMI terhadap umat dan bangsa.

4. Dalam pendefinisian tersebut, telah terjadi generalisir dan tafsir yang sesat. Karena secara politik HMI bersifat bebas dan mandiri, artinya pendefinisian Keluarga Besar HMI yang diklaim olehKAHMI cukup melukai independensi etis dan organisatoris HMI.

5. PB HMI perlu memyampaikan bahwa Himpunan Mahasiswa Islam tidak ada keterhubungan Politik manapun dalam konteks praktis dengan kandidat tertentu.

6. Semestinya KAHMI melakukan agenda pembinaan yang bersifat akademis dan edukatif pada setiap anggota HMI, bukan kemudian membuat agenda politik yang bersifat pragmatis.”