Deklarasi anti Hoax oleh KOHATI dan PB HMI

Deklarasi anti Hoax oleh KOHATI dan PB HMI

KOHATI — Jakarta, Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) periode 2018-2020 Bidang Infokom dan Tikom Kohati melaksanakan diskusi publik bertajuk “Hoax dan Ancaman Terhadap Demokrasi” Ju’mat, (16/11) di Aula Serbaguna Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kemkominfo), Jln. Medan Merdeka Barat No 9 Jakarta Pusat. Diskusi public tersebut dilanjutkan dengan Jalan Sehat dan deklarasi anti hoax pada hari Minggu (18/11) di Monas.

Selain pengurus PB HMI, turut hadir pengurus Badko, Cabang se-Jabodetabek dan beberapa perwakilan organisasi pemuda dan mahasiswa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pengurus juga menghadirkan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Kepolisian Republik Indonesia, Irjen. Pol. Setyo Wasito, SH sebagai narasumber utama.

Setyo menjelaskan, perkembangan teknologi dan informasi harus dimanfaatkan secara tepat dan teliti, “Mengingat maraknya informasi yang tidak berimbang saat ini, hoax cenderung menebar ujaran kebencian” Katanya saat menyampaikan materi pada dialog tersebut.

Jika tidak demikian, lanjut Setyo, penggunaan teknologi informasi yang bersifat negatif, terlebih lagi merugikan orang lain dapat diberikan sanksi hukum sesuai perundang-undangan undangan yang berlaku.

“Bagi mereka yang terindikasi melakukan pelanggaran informasi, baik penyebar maupun pembuat informasi hoaks, ujaran kebencian dan cenderung memecah bela akan disangkakan UU No 11 tahun 2018 tentang ITE pasal 165a KUHP dengan pidana 5 tahun penjara”.

Ketua Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIKOM) Kohati PB HMI, Muhlisa Arif Hanubun menyatakan berita bohong atau hoax seakan menjadi komoditi penting oleh sekelompok orang yang berkepentingan untuk memasarkannya di media sosial.

“Karena informasi yang tak berbasis validitas data ini membuat kisruh media sosial bahkan berdampak pada ketegangan diantara berbagai pihak. Sehingga masifnya pemberitaan yang kontennya tidak valid dan tak bisa dipertanggungjawabkan oleh para pelakunya telah mengoyak rasa persatuan dan solidaritas kita sebagai anak bangsa” Kata Muhlisa.

Menurutnya, fenomena hoax ini seakan tidak ada ruang tabayyun antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Pada titik inilah pentingnya kehadiran anak muda sebagai oase yang menyejukan bagi bangsa yang sedang haus.

“Kita ini seakan haus solidaritas dan persatuan, sebagai anak muda, kita harus tampil dan menjadi frontline mengibarkan bendera pemersatu. Menjahit kembali merah-putih yang tersobek akibat tajamnya pisau kebohongan para penyebar propaganda”.

Diskusi publik ini dilanjutkan dengan agenda jalan sehat dan deklarasi Anti Hoax pada hari Minggu, 18 November 2018 yang dimulai dari Monas ke Bundaran HI. Deklarasi ini diharapkan bisa membantu pemerintah dalam melawan penyebaran berita hoax dengan mengajak seluruh masyarakat terutama para pengguna media sosial untuk berfikir cerdas dan kritis terhadap segala informasi yang berkembang diruang publik.

By Rominta Yani Siregar